Reuni 212 Bernuansa Politis Patut Ditolak

  • Whatsapp

Oleh : Agus Kurniawan

Reuni 212 akan segera di gelar pada 2 Desember. Aksi ini ditengarai hanya akal-akalan untuk memulangkan Habib Rizieq yang pergi sendiri ke luar negeri. Dengan demikian, acara ini patut untuk ditolak karena dinilai tidak menyimpang dari tujuan awal dan rentan disusupi kepentingan lain.

Stempel acara bermuatan politis ini kian disadari sejumlah warga masyarakat. Pasalnya seperti yang sebelumnya, esensi dari digelarnya acara ini ialah sebagian besar berkenaan dengan politik. Agenda islami ini dinilai sejumlah pihak hanya ajang untuk mengumpulkan massa. Miris memang, kasihan juga yang baru seneng-senengnya belajar agama faktanya mereka hanya menjadi korban agenda politisi.

Tak menampik, politik kini tengah menjadi tren bak lahan empuk untuk berinkubasi. Namun, disisi lain politik ini seperti adu kekuatan tanpa kenal siapa teman siapa lawan. Pun dengan agenda-agenda yang mengatasnamakan keagamaan, ujung-ujungnya yang diundang tokoh politik dan diskusinya tak jauh dari hal-hal berbau politik juga, hanya saja beda kulit penyajiannya.

Sebelumnya, Reuni 212 diwacanakan kembali digelar. Acara ini disebut-sebut sebagai agenda tahunan. Berita ini dibenarkan oleh Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang berencana menggelar acara ini pada Senin (2/12) nanti. Pihak PA juga menyatakan bahwa poster acara ini sudah beredar dan bertuliskan tajuk ‘Munajat untuk Keselamatan Negeri. Maulid Agung dan Reuni Alumni 212’. Yang menarik disini adalah akan dihadirkannya pentolan FPI, Habib Rizieq Shihab (HRS). Disebutkan pula jika HRS adalah pembina tunggal PA 212.

Novel Bamukmin selaku Panitia, belum bisa berkomentar terkait siapa saja yang akan diundang di acara tersebut. Dia hanya memastikan para aktivis dan ulama akan datang dalam reuni. Jika dulunya aksi ini telah mengusung sang Menhan, Prabowo Subianto. Kini agaknya hal tersebut tak akan terjadi.

Pasalny Ormas ini kecewa akan keputusan Prabowo hijrah ke kubu pemerintah.
Ya, jelas jengkel-lah, sudah dielu-elukan, didukung dengan banyak massa yakin sang calon bakal menang. Kenyataanya ormas dan seluruh anggotanya harus menelan ludah karena kekalahan mutlak. Namun, kabarnya akan ada nama lain sebagai ganti Menhan ini.

Menko Polhukam Mahfud MD kabarnya mempersilakan Persaudaraan Alumni (PA) 212 untuk menggelar reuni di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada 2 Desember 2019 mendatang. Sebab, Indonesia adalah negara demokrasi. Kendati tidak melarang, Mahfud mengingatkan kepada pihak PA 212 bahwasannya aparat memiliki standar guna mengamankan aksi tersebut.

Jika standar yang diberikan tak dipatuhi maka standar lainnya akan berlaku untuk menanganinya. Sebab, Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum. Mahfud mengakui pihaknya tidak akan berkomunikasi dengan PA 212 terkait rencana reuni 212. Ia menyerahkan hal tersebut kepada aparat yang lebih berwenang, yakni Kepolisian.

Ditilik dari pembicaranya saja adalah orang yang paling anti pemerintahan. Orang yang secara terang-terangan terus mengkritisi langkah pemerintah. Sehingga, bukan tak mungkin jika agenda rutin ini hanya akan jadi propaganda bermuatan politis. Yang mana hanya akan menimbulkan kegaduhan sosial politik pasca meredanya situasi panas Pilpres beberapa waktu lalu.

HRS seolah tak berka seolah tak berkaca saat memojokkan pihak pemerintahan terkait pencekalan dirinya. Jika HRS dipastikan hadir tentunya tak menutup kemungkinan gembar-gembor anti pemerintah akan segera digaungkan. Untuk apa lagi coba? Ya, tidak mengakui kepemerintahan yang sah. Namun, apatur kenegaraan agaknya masih bersimpati dan berbaik hati dengan sang Imam besar ini. Pasalnya, Indonesia tak ingin membeda-bedakan warganya yang mempunyai keadilan yang sama dalam berkebangsaan.

Ada baiknya memang acara semacam ini haruslah memberikan kejelasan serta transparansi terkait esensinya. Sebab, bukan hanya satu dua saja yang akan merasa tertipu jika relevansi acara ini kembali berubah saat acara digelar. Sebenarnya tak ada yang salah dengan kegiatan semacam ini, pemerintah hanya tak ingin ada acara berkepentingan lain dengan kedok suatu agama.

Pemerintah juga ingin melindungi warganya dari bahaya acara yang sekiranya tak memiliki tujuan yang jelas. Dan terkesan kucing-kucingan dengan elemen pemerintahan. Tak dipungkiri negara juga mempunyai andil besar dalam hal menjaga persatuan dan kesatuan. Sehingga imbauan terkait kegiatan bermuatan politis ini lebih baik dihindari. Bukan melarang hanya mengantisipasi.

Penulis adalah pengamat sosial.politik

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *